Cerita Warga Pulau Rajuni: Jangankan Dokter Spesialis, Dokter Umum pun Tak Ada

[Klikindonews.com] Selayar, – Mahkamah Agung (MA) mencoret kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebar para dokter spesialis hingga ke penjuru Nusantara. Padahal, dokter spesialis masih menjadi kebutuhan utama warga di pelesok Nusantara.

Seperti yang dialami warga di Pulau Rajuni Kecil, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berada di bagian selatan kaki Sulawesi. Untuk menuju ke sana, dari Makassar butuh perjalanan 2 hari yang ditempuh lewat perjalanan darat dan laut. Pulau ini masuk Kawasan Taman Nasional Takabonerate.

Di pulau ini, sinyal seluler untuk telepon, putus-putus. Adapun untuk paket internet tidak bisa. Listrik disuplai lewat solar sel. Apabila mendung menggelayut, listrik redup hingga padam. Satu-satunya alat transportasi adalah kapal tradisional milik warga. Di pulau ini sudah berdiri SD dan SMP.

Untuk melihat televisi, antena luar tidak bisa. Mereka mengakali menggunakan parabola. Jangankan koran, baca berita online saja tidak bisa.

Air minum tidak bisa diambil dari air tanah di pulau itu. Warga memilih membeli air galon ke Sinjai, Pulau Sulewesi, atau pulau terdekat, Pulau Jampea dengan jarak tempuk 4 jam.

Bagaimana dengan kesehatan? Sudah puluhan tahun warga di pulau ini tidak pernah mendapat bantuan dokter, apalagi dokter spesialis. Padahal ada sekitar 700 warga yang tinggal di 3 dusun di pulau tersebut.

“Saya dari lahir sampai sekarang umur 48 tahun tidak pernah ada bantuan dokter spesialis. Jangankan dokter spesialis, dokter umum saja untuk mengobati warga tidak ada,” ujar Hajah Indo dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (8/11/2019).

Selama ini, untuk pengobatan warga hanya mengandalkan puskesmas pembantu yang dijaga oleh seorang bidan dan satu orang asisten. Bidan ini pun sangat memiliki keterbatasan untuk mengobati warga.

“Sekarang sudah mulai ada juga puskemas umum, baru mau mulai dibangun tapi belumada tenaga kesehatan di situ. Bangunannya sudah ada, sampai sekarang masih bidan desa yang jalani,” katanya.

Karena keterbatasan di puskesmas, warga yang mengalami sakit keras harus dirujuk ke rumah sakit yang berada di Kota Benteng, ibu kota Selayar. Perjalanan menuju Kota Benteng harus ditempuh dengan perjalanan laut selama kurang lebih 7 jam lamanya.

“Warga yang sakit keras memang harus dilarikan ke rumah sakit di Kota Benteng, tidak mungkin masuk ke puskesmas kecamatan, karena transportasi ke kecamatan susah, lebih lancar masuk rumah sakit di Kabupaten,” imbuhnya.

Selain harus menempuh transportasi laut selama 7 jam, warga juga dihadapkan dengan masalah ketersediaan kapal laut dan cuaca laut yang tidak bersahabat. Jika angin kencang dan badai, maka kapal tidak dapat berlayar.

“Selain itu juga kapal susah, tidak selalu ada,” ungkapnya.

Warga di Pulau Rajuni memang tidak memiliki pelayaran komersi yang selalu ada setiap saat. Untuk transportasi, warga harus mengandalkan kapal warga lainnya yang disewakan untuk transportasi warga ke Selayar atau ke Kota Makassar.

Hajah Indo yang merupakan Kepala Sekolah UPT SDN 33, Selayar pernah kehilangan seorang guru honorer yang meninggal karena sakit. Saat itu guru tersebut mengalami sakit sesak nafas sehingga perlu dirujuk segera ke Kota Benteng. Namun karena cuaca buruk dan ongkos kapal yang mahal, guru tersebut tidak jadi dirujuk.

“Itu cerintanya meninggal karena tidak bisa tertolong. Tidak ada kapal laut saat itu karena musim kencang ombak. Ada pemilik kapal yang mau, tapi ongkos sewanya Rp 8 juta, sementara saya punya kesanggupan waktu itu hanya Rp 3 juta. Itu kami sama sekali tidak punya uang. Akhirnya karena kami tidak punya kemampuan, meninggal di tempat guru honorerku,” kisahnya.

“Waktu itu sebelum meninggal hanya bidan desa yang bantu, tanpa ada alat pernafasan. Karena dia sesak nafas tiba-tiba,” lanjutnya.

 

 

sumber : detik.com