Lengkap! Aturan Pengetatan PPKM Mikro Terbaru di Jabodetabek

[Klikindonews.com] Jakarta, – Pemerintah kembali memberlakukan PPKM Mikro untuk mencegah penularan virus Corona (COVID-19) dengan pengetatan di berbagai sektor. Wilayah Jakarta dan sekitarnya pun melakukan sejumlah pengetatan.

“Perkembangan kasus COVID-19 menunjukkan tren kenaikan setelah lima pekan pasca-liburan Idul Fitri, terutama di beberapa daerah yang sudah masuk zona merah. Untuk menekan laju peningkatan kasus COVID-19, Pemerintah melakukan tindakan yang cepat, dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi,” tulis Kementerian Koordinasi Perekonomian, dalam keterangannya, Senin (21/6/2021).

Aturan PPKM Mikro Pusat

1) Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja: Perkantoran Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Daerah) Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta

– Zona Merah: WFH 75% dan WFO 25%.
– Zona Lainnya: WFH 50% dan WFO 50%.
– Penerapan protokol kesehatan lebih ketat, pengaturan waktu kerja bergiliran, saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
– Pengaturan lebih lanjut dari K/L terkait dan Pemerintah Daerah.

2) Kegiatan Belajar Mengajar: Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan:

– Zona Merah: dilakukan secara Daring.
– Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian DikbudRistek, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

3) Kegiatan Sektor Esensial: Lokasi sektor esensial, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional. Tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, super market), baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/Mall

– Dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

4) Kegiatan Restoran: Warung makan, Rumah makan, Restoran, Kafe, Pedagang Kaki lima, Lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/Mall

– Makan/minum di tempat, paling banyak 25% kapasitas.
– Pembatasan jam operasional s.d. Pukul 20.00.
– Layanan pesan-antar/dibawa pulang sesuai jam operasional restoran.
– Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

5) Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall: Pusat perbelanjaan, Mall, Pusat Perdagangan

– Pembatasan jam operasional s.d. Pukul 20.00.
– Pembatasan pengunjung paling banyak 25% kapasitas.

6) Kegiatan Konstruksi: Kegiatan Konstruksi

– Dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

7) Kegiatan Ibadah: Tempat Ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Tempat Ibadah lainnya)

– Zona Merah: ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman.
– Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

8) Kegiatan di Area Publik: Area publik (Fasilitas umum, Taman umum, Tempat Wisata umum, area publik lainnya)

– Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
– Zona Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

9) Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan: Lokasi kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan

– Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
– Zona Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat.

10) Rapat, Seminar, Pertemuan Luring: Lokasi Rapat/Seminar/Pertemuan, di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan

– Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
– Zona Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

11) Transportasi Umum: Kendaraan umum, Angkutan massal, Taksi (konvensional dan online), Ojek (online dan pangkalan), Kendaraan sewa/rental

– Dapat beroperasi, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

PPKM Mikro DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memperketat sejumlah aturan setelah kasus positif Corona atau COVID-19 melonjak tajam. Aturan yang diperketat itu terkait jam operasional tempat usaha hingga kapasitas kantor.

Kerumunan Lebih dari 5 Orang Dibubarkan

Anies menegaskan warga tak boleh membuat kerumunan di Jakarta. Dia mengatakan kerumunan warga di atas lima orang akan dibubarkan.

“Potensi penularan terlalu tinggi. Petugas akan membubarkan kerumunan. Maka dari itu, jangan berkumpul lebih dari lima orang. Nanti akan ditindak dan membubarkan diri,” ujar Anies.

Imbau Tak ke Luar Rumah Akhir Pekan

Kepada warga Jakarta, Anies juga meminta agar tidak keluar dari rumah saat akhir pekan. Dia berharap warga menahan diri untuk berada di rumah demi mencegah penularan Corona.

“Sabtu dan Minggu, gunakan hari ini jadikan jeda di rumah, bersama keluarga di rumah. Jangan bepergian kecuali kebutuhan mendesak,” ujar Anies.

Kantor Wajib WFH 75%

Anies juga mewajibkan pemberlakuan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 75 persen. Kebijakan itu berlaku bagi perkantoran di kawasan zona merah Corona.

“Zona merah work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” demikian isi Kepgub Anies, seperti dilihat, Kamis (17/6).

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro. Pemprov DKI hanya mengizinkan perkantoran melaksanakan kerja dari kantor dengan kapasitas 25 persen.

Sementara itu, perkantoran yang berlokasi di zona kuning dan oranye masih dibolehkan menggelar WFH-WFO dengan kapasitas masing-masing 50 persen. Adapun sekolah yang terletak di zona merah hanya diperkenankan menggelar pembelajaran secara daring.

Aturan Pembatasan 10 Titik Mulai Pukul 21.00 WIB

Pembatasan ini dilakukan kasus kasus aktif Corona di Jakarta terus melonjak. Pembatasan diberlakukan di 10 titik mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB.

Berikut ini rincian 10 titik yang dilakukan pembatasan:

1. Bulungan dari Traffic Light Bulungan belakang Kejagung sampai dengan kawasan Mahakam
2. Kemang mulai dari pertigaan Kem Chicks kemudian sampai McD, sampai ke ujung arah selatan ke dekat Jalan Benda
3. Gunawarman, Suryo dan SCBD dari Gunawarman depan KFC sampai pertigaan Apotek Senopati sampai lurus ke Santa-Blok S
4. Sabang sepanjang Jalan Sabang
5. Cikini Raya dari Jalan Cikini sampai dengan Raden Saleh
6. Asia Afrika mulai dari Traffic Light pertigaan Hotel Fairmont sampai dengan pertigaan Pakubuwono, Mustopo, Senayan City
7. BKT sepanjang jalan BKT
8. Seluruh kawasan Kota Tua Jakbar mulai dari Hayam Huruk sampai Kunir Stasiun Beos
9. Boulevard Kelapa Gading
10. Kawasan PIK yaitu PIK 2 setelah menyeberang jembatan

PPKM Depok

Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat juga membatasi aktivitas warga di wilayahnya. Depok akan menutup tempat wisata hingga restoran tidak boleh melayani makan ditempat atau dine in.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/249/Kpts//Dinkes/Huk/2021 yang ditandatangani oleh Walkot Depok M Idris tertanggal 21 Juni 2021. Edaran itu dibenarkan Juru Bicara Satgas COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana.

“Tempat/taman wisata/wahana permainan anak/kolam renang/wahana ketangkasan/bioskop dan sejenisnya ditutup sementara,” demikian bunyi surat keputusan itu seperti dilihat detikcom, Selasa (22/6).

1. Bekerja dari rumah atau WFH 75% dan WFO 25%, WFH bukan liburan

2. Pusat perbelanjaan beroperasi sampai dengan pukul 19.40 WIB dengan kapasitas 30%.

3. Pasar Rakyat beroperasi dari pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, dengan kapasitas 30%.

4. Restoran boleh take away atau dibawa pulang, tidak diperbolehkan makan dan minum di tempat.

5. Tempat wisata bioskop dan sejenisnya untuk sementara ditutup.

6. Aktivitas warga dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB.

7. Kegiatan keagamaan, tempat ibadah hanya untuk ibadah wajib dengan kapasitas maksimal 30%. Untuk penguburan jenazah/takziyah/ tahlilan diikuti oleh keluarga maksimal 15 orang. Pengajian rutin, subuh keliling dan ibadah bersama di luar tempat ibadah untuk sementara ditiadakan.

8. Kegiatan di fasilitas umum dan ruang pertemuan seluruhnya ditutup dan kegiatan rapat, pertemuan, bimtek, workshop, dan sejenisnya dilaksanakan secara daring.

9. Kegiatan seni, budaya komunitas dan pertemuan-pertemuan dilaksanakan secara daring.

10. Resepsi pernikahan/khitanan, hanya diperkenankan untuk akad nikah dihadiri keluarga inti maksimal 30 orang dan untuk khitanan 20 orang.

11. Kegiatan olahraga hanya dilakukan yang bersifat mandiri.

12. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring.

13. Penerimaan kunjungan kerja dan perjalanan dinas ke luar Depok untuk sementara dihentikan. Untuk tamu keluarga dari luar Depok maksimal 5 orang.

14. Transportasi umum, maksimal 50% dengan waktu operasional dibatasi sampai pukul 22.00 WIB.

15. Kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa dan kegiatan kerumunan sementara dihentikan.

PPKM Tangerang Selatan

Sama dengan Depok, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), juga melakukan pembatasan. Tempat wisata di Tangsel ditutup dan acara hajatan dilarang sementara.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 443/2073/Huk. Surat itu ditandatangani Walkot Tangsel Benyamin Davnie pada 15 Juni 2021.

“Memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat rukun tetangga,” demikian bunyi surat edaran yang diterima detikcom, Selasa (22/6/2021).

1. RT Zona Merah
– Dilarang berkerumun lebih dari 3 orang
– Aktivitas warga dibatasi hingga pukul 20.00 WIB
– Keluar masuk RT dibatasi sampai pukul 20.00 WIB
– Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan

2. Ibadah Disarankan di Rumah
– Kapasitas jemaah dibatasi secara ketat
– Mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah

3. Sekolah Secara Daring

4. Kantor WFH 75%
– Work From Office (WFO) sebesar 25% dan Work From Home (WFH) sebesar 75%
– Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
– Pengaturan waktu kerja secara bergantian
– WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain

5. Restoran Buka hingga pukul 20.00
– Restoran, mal, UMKM, kafe, tenda kali lima dibatasi sampai pukul 20.00 WIB dengan
– Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat pembatasan 50% pengunjung

6. Tempat Wisata Ditutup Sementara

7. Pesta Pernikahan hingga Aktivitas Seni Ditiadakan
– Event seni, sosial, dan budaya termasuk pertemuan, pesta pernikahan, khitanan, hajatan, dan lomba burung di kawasan perumahan ditiadakan

PPKM Kota Bogor

Kota Bogor turut mengeluarkan aturan baru mengenai PPKM Mikro di wilayahnya. Aturan itu dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya melalui Surat Edaran Nomor 440/3212-Huk.HAM. Surat Edaran ini diberlakukan pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Berikut aturan pembatasan di Kota Bogor:

1. Kantor WFH 50% dan WFO 50%

2. Kegiatan Belajar Mengajar Daring dan Luring
– Dimulai dari perguruan tinggi
– SMA dan SMP dibuka secara bertahap dengan prokes ketat

2. Mal dan Tempat Makan Tutup pukul 20.00 WIB
– Mal buka 08.00 hingga 20.00 WIB
– Kapasitas mal dan restoran 25%
– Restoran makan ditempat sampai pukul 20.00 WIB, take away pukul 21.00 WIB

3. Tempat Ibadah Kapasitas 50%
– Penerapan protokol kesehatan yang ketat
– Tempat ibadah di zona merah ditiadakan

4. Kegiatan Seni hingga Fasilitas Umum Kapasitas 25%

5. Angkutan Umum Kapasitas 50%
– Jam operasional dan penerapan protokol kesehatan diatur secara khusus

6. Resepsi Pernikahan Kapasitas 25%

7. Pedestrian Sekitar Istana Bogor Ditutup Sabtu-Minggu
– Kebun Raya Bogor ditutup Sabtu-Minggu dan hari yang ditentukan

8. Bioskop Diizinkan dengan Prokes Ketat
– Kapasitas terbatas dan mendapat persetujuan Satgas dan Pemda

9. Wisatawan dari Luar Bogor Wajib Ada Bukti Tes Corona
– Meliputi hasil uji test rapid antigen, uji test rapid antibodi atau lainnya dalam jangka waktu maksimal 3 x 24

10. Jalan Suryakencana Ditutup Sabtu-Minggu Pukul 20.00 WIB
– Jalan raya lainnya ditutup situasional

Ganjil-Genap Akhir Pekan di Bogor

Pemkot Bogor kembali memberlakukan aturan ganjil-genap akhir pekan. Sesuai tanggal, maka hanya kendaraan bernopol ganjil yang boleh melintas di Kota Bogo.

Ada yang berbeda dalam pemberlakuan ganjil-genap di akhir pekan ini. Sebelumnya, ganjil-genap diberlakukan selama sembilan jam. Kini ganjil-genap Kota Bogor hanya berlangsung selama enam jam atau mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB.

“Untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat, maka di dalam kota kami memberlakukan ganjil-genap selama enam jam,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro, Sabtu (19/6).

Kabupaten Bekasi Ikuti PPKM Mikro Pusat

Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini melakukan PPKM Mikro yang diperpanjang pada 15-28 Juni. Pengaturan akan disesuaikan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan penerapan PPKM skala mikro ini atas instruksi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) serta Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga menyusul adanya lonjakan kasus Corona.

“Pemberlakuan ini menyusul lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir ini atau setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah,” kata Eka di Cikarang, seperti dilansir Antara, Selasa (22/6/2021).

Dia mengaku telah menginstruksikan segenap jajaran perangkat daerah untuk bergotong royong menanggulangi pandemi COVID-19. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Kepolisian dan TNI.

“Kemarin sudah kita rapatkan bersama Forkopimda dan dinas terkait menyangkut perkembangan penanganan COVID-19,” katanya.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan penerapan PPKM skala mikro kali ini berfokus pada pengetatan disiplin protokol kesehatan. Sementara untuk aturan operasional usaha mengikuti arahan pusat.

“Untuk aturan-aturan seperti jam operasional usaha, pasar dan sebagainya mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri,” katanya.

 

sumber : detik.com